Topik perseteruan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan DPRD DKI memasuki babak baru. Berita terbaru tentang APBD DKI 2015 Ahok telah menyatakan ada 'dana siluman' yang diselipkan di APBD DKI 2015. Karena tuduhan terseburt 106 anggota DPRD Jakarta tidak terima. Perseteruan pun semakin panas; siapa yang akan bertahan dan siapa yang akhirnya akan tumbang?
Politikus PDIP Jhonny Simanjuntak ketua panitia hak angket DPRD menyelidiki soal tudingan adanya dana siluman di APBD DKI 2015. Pengajuan hak angket ini merupakan serangan balik untuk Ahok, sebab berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Simpelnya, DPRD menuding balik ada oknum di Pemprov DKI yang bermain dengan APBD DKI.
Hak angket DPRD sudah diajukan secara sah melalui rapat paripurna yang digelar Kamis (26/2) kemarin. 106 Anggota dari 10 parpol yang ada di DPRD DKI secara bulat menyetujui penandatanganan hak angket
untuk Ahok. "Hak angket merupakan hak DPRD untuk melakukan
penyelidikan terhadap kebijakan eksekutif, utnuk mencari titik simpul. Hak angket sudah ditandatangani oleh 106 anggota DPRD," kata
Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi dalam sidang paripurna di DPRD, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, kemarin.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ternyata telah menduga tuduhan itu akan datang. "Sekarang Anda nilai saja, saya mau dianggap pintar berkomunikasi tapi Rp 12,1 triliun masuk. (Kalau tidak) Nanti dia menuduh apa? Menuduh eksekutif yang masukin sendiri," kata Ahok, dengan senyum lebar, di Pondok Bambu, Jakarta Timur, Sabtu (28/2/2015).
Mantan bupati Belitung Timur ini menjelaskan, anggaran yang disusun oleh Pemprov DKI untuk APBD 2015 telah menggunakan sistem e-budgeting. Sehingga, anggaran atau rencana pengadaan tak bisa ditulis manual, semua sudah otomatis melalui sistem dan terekam.
"Nah, kenapa yang 2014 baru sekarang saya buka? (Karena) Setelah saya menunggu mereka membuat sendiri 2015. Itu teman DPRD semua mengatakan 'kami mana tahu, yang menyusun anggaran, yang mengetik anggaran, tender, semua kan eksekutif, bukan kami,' katanya," ujar Ahok."Padahal fakta di lapangan, dia memasang, mengisi, tapi kan tidak ada bukti waktu itu (2012-2014).
Nanti dibilang fitnah, ya
sudah, saya tunggu e-budgeting selesai.
Akhirnya mereka nekat kan, nekat bikin sendiri, ketik sendiri, ketahuan tuh," tambahnya.
Ahok menyatakan, semua SKPD DKI sudah menggunakan e-budgeting sehingga tak ada satu SKPD pun yang masih menggunakan cara manual. Ia pun menilai tuduhan dari dewan Kebon Sirih itu sebagai cara berkelit dari kondisi yang ada dan masih berkembang saat ini.
0 Komentar untuk "Topik Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan DPRD DKI Memasuki Babak Baru"